Indonesian Journal of Intellectual Publication

Analisis Kebijakan Publik dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan Modern

Mahar Muharram Hamzah Assabrun Malik — 2026-03-31

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan publik dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern yang menekankan prinsip kolaborasi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan adaptabilitas. Pergeseran paradigma dari government menuju governance telah mengubah proses kebijakan publik dari pola hierarkis menjadi berbasis jejaring (network governance), yang melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta, sejak tahap perumusan hingga evaluasi kebijakan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, serta laporan kebijakan nasional dan internasional yang relevan dalam rentang waktu 2015–2025. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis terhadap literatur yang membahas hubungan antara kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan modern menuntut kebijakan publik yang inklusif, berbasis bukti (evidence-based policy), serta didukung oleh pemanfaatan inovasi digital. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia mencerminkan upaya modernisasi birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Namun, efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesenjangan digital, resistensi birokrasi, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan masih bersifat formal dan belum mencapai partisipasi bermakna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan publik dalam era tata kelola pemerintahan modern ditentukan oleh kapasitas institusional yang kuat, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi digital yang inklusif. Reformasi birokrasi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan etika publik menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang adaptif, transparan, dan demokratis.

Fenomena Job Hugging pada Generasi Milenial di Tengah Ketidakpastian Dunia Kerja

Fauzan Ahdi Widyaputra — 2026-03-31

Fenomena job hugging merujuk pada kecenderungan karyawan untuk mempertahankan pekerjaannya meskipun mengalami ketidakpuasan kerja, sebagai respons terhadap ketidakpastian dunia kerja yang semakin kompleks. Fenomena ini semakin mengemuka di kalangan generasi milenial yang menghadapi tekanan ekonomi, kompetisi pasar tenaga kerja, dan perubahan organisasi yang cepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena job hugging dari perspektif hubungan masyarakat (Public Relations) internal, khususnya dalam konteks komunikasi organisasi dan relasi antara organisasi dengan publik internalnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tim public relations internal dan karyawan milenial di sektor formal, yaitu PT. Akur Pratama (Yogya Group), serta diperkuat dengan observasi partisipatif dan studi dokumentasi internal perusahaan. Analisis data dilakukan secara tematik dengan menekankan pada proses pemaknaan pengalaman subjektif informan terhadap keamanan kerja, loyalitas, dan komunikasi internal, dengan tahapan: transkripsi data, reduksi data, pengkodean terbuka, pengelompokan tema, dan penarikan makna esensial pengalaman informan. Proses analisis mengacu pada langkah fenomenologis interpretatif untuk mengidentifikasi konstruksi makna loyalitas, keamanan kerja, dan peran komunikasi public relations internal. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa job hugging dipengaruhi oleh persepsi ketidakpastian ekonomi, keterbatasan mobilitas kerja, serta konstruksi komunikasi organisasi internal yang menekankan stabilitas dan keamanan. Praktik public relations internal berperan signifikan dalam membentuk makna loyalitas dan kepercayaan karyawan. Namun, komunikasi yang bersifat satu arah dan minim dialog berpotensi menciptakan loyalitas semu (pseudo-loyalty), yang secara jangka panjang dapat memengaruhi kesejahteraan karyawan dan keberlanjutan reputasi organisasi.

Tren Penelitian Global dalam Komunikasi Keluarga dan Praktik Pengasuhan Anak: Sebuah Studi Bibliometrik

Nur Alam R — 2026-03-31

Komunikasi keluarga adalah fondasi esensial dalam praktik pengasuhan, namun kompleksitas isu sosial dan teknologi telah menyebabkan fragmentasi literatur yang mendesak untuk dipetakan secara sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur kognitif, mengidentifikasi tren tematik, dan merumuskan agenda riset masa depan dalam kajian komunikasi keluarga dan pengasuhan. Metode yang digunakan adalah analisis bibliometrik pada 235 dokumen artikel terindeks Scopus, mencakup rentang waktu luas dari 1995 hingga 2025. Analisis deskriptif, co-citation, dan co-occurrence kata kunci dilakukan menggunakan perangkat lunak VOSviewer dan R-Bibliometrix. Hasil menunjukkan bidang yang matang dengan rata-rata sitasi 14,56 per artikel dan Indeks-H 36, menegaskan adanya inti literatur yang sangat berpengaruh. Tren tematik mengonfirmasi pergeseran dari fokus historis (konseling dan konflik marital) ke tiga kluster kontemporer yang dominan: Komunikasi dalam Konteks Kesehatan dan Keadilan Sosial (diwakili oleh McLemore, 2018), Dinamika Pengasuhan Digital dan Teknologi (Clark, 2012), dan Konsekuensi Overparenting (Segrin, 2012). Kesenjangan penelitian ke depan harus diprioritaskan pada integrasi tematik digitalisasi, konteks migrasi transnasional (Pribilsky, 2004), dan isu kesetaraan ras/kesehatan, terutama di konteks Global South. Studi ini berhasil menyediakan peta jalan yang objektif dan berbasis data bagi akademisi dan perumus kebijakan untuk memandu riset yang lebih fokus dan berdampak di masa mendatang.

Laporan Observasi: Implementasi Layanan Uji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa

Nadia Aprilia Rahman — 2026-03-31

Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) merupakan bagian penting dalam menjamin kelayakan teknis kendaraan dan keselamatan lalu lintas di daerah. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara jumlah kendaraan yang beroperasi dengan kendaraan yang mengikuti pengujian berkala, yang menunjukkan adanya persoalan dalam pengelolaan data serta komunikasi pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam konteks ini, efektivitas layanan KIR tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis layanan pengujian kendaraan bermotor sebagai bagian dari komunikasi pelayanan publik pada sektor transportasi daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen terhadap dokumen resmi pemerintah daerah, seperti Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta laporan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja layanan KIR di Kabupaten Gowa tergolong baik, ditandai dengan peningkatan jumlah kendaraan yang mengikuti pengujian serta kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Namun demikian, kesenjangan partisipasi pengujian masih menjadi tantangan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan pengelolaan data KIR untuk mendukung komunikasi pelayanan publik dan kebijakan transportasi berbasis data.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Papua di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)

Duta Mustajab — 2026-03-31

Fenomena empiris di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua menunjukkan adanya paradoks dalam proses legislasi, di mana tahapan formal telah dijalankan secara prosedural, namun partisipasi publik masih terbatas akibat kebijakan efisiensi anggaran. Selain itu, pengambilan keputusan cenderung dipengaruhi oleh dinamika politik antar fraksi melalui mekanisme lobi, yang berpotensi menggeser substansi kebijakan dari orientasi kepentingan masyarakat menuju kompromi politik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme legislasi dan pengambilan keputusan dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam konteks Otonomi Khusus. Urgensi penelitian ini didasarkan pada kompleksitas proses legislasi daerah yang melibatkan berbagai aktor, serta tantangan dalam mengintegrasikan aspek prosedural dan partisipatif dalam pembentukan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengambilan keputusan terdiri dari tahap perencanaan, pembahasan, sinkronisasi, dan penetapan melalui sidang paripurna yang dilakukan secara kolektif-kolegial. Namun demikian, terdapat kendala utama berupa minimnya partisipasi publik akibat kebijakan efisiensi anggaran, dominasi lobi politik antar fraksi, serta dualisme penafsiran kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme legislasi yang berjalan masih cenderung bersifat prosedural dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipasi bermakna. Oleh karena itu, diperlukan penguatan model legislasi yang lebih partisipatif, transparan, dan adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat Papua.

Pemerintahan Digital dan Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti: Membangun Kerangka Kerja Tata Kelola Data Cerdas untuk Pengambilan Keputusan di Sektor Publik

Erwing Yanto — 2026-03-31

Transformasi digital menjadi agenda penting dalam reformasi tata kelola pemerintahan modern. Konsep digital government tidak hanya berkaitan dengan digitalisasi layanan publik, tetapi juga pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan kebijakan. Melalui teknologi seperti big data dan analitik data, pemerintah dapat mendorong evidence-based policy making. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti fragmentasi data, keterbatasan kapasitas analitik, dan tata kelola data yang belum optimal. Kajian ini menggunakan pendekatan eksploratif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis perkembangan konsep digital government, evidence-based policy making, dan data governance dalam literatur administrasi publik. Proses analisis dilakukan melalui pendekatan analisis tematik, yang meliputi tahapan familiarisasi data, pemberian kode awal, identifikasi tema, peninjauan tema, serta sintesis konseptual. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola pemikiran utama serta kesenjangan penelitian yang muncul dalam literatur terkait tata kelola data sektor publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital government berperan penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan berbasis data (data-driven government). Selain itu, pendekatan evidence-based policy making mampu meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kebijakan publik melalui pemanfaatan bukti empiris dalam proses kebijakan. Namun demikian, keberhasilan integrasi kedua pendekatan tersebut sangat bergantung pada keberadaan kerangka smart data governance yang mampu mengintegrasikan pengelolaan data, regulasi, serta kapasitas analitik organisasi publik. pengembangan smart data governance framework menjadi elemen kunci dalam membangun ekosistem pengambilan keputusan sektor publik yang lebih transparan, adaptif, dan berbasis bukti.