Journal of Governance and Policy Innovation

Pembangunan IKN: Kajian Kritis pada Model Pemerintahan Modern dan Berkelanjutan

2025-06-25T08:51:09+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis model pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) dalam mencerminkan prinsip tata kelola modern, keberlanjutan ekologis dan sosial, serta kesiapan digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumentasi terhadap dokumen resmi IKN, laporan Otorita IKN, dan artikel jurnal akademik. Kajian ini menunjukkan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) telah mengadopsi prinsip tata kelola modern, keberlanjutan ekologis dan sosial, serta transformasi digital, namun implementasinya masih menghadapi tantangan struktural. Keterlibatan masyarakat dan aktor non-negara masih sebatas konsultatif dan belum deliberatif sebagaimana prinsip New Public Governance (NPG), sementara pelaksanaan prinsip FPIC bagi masyarakat adat masih lemah. Di sisi digital, meskipun pengembangan SPBE dan One Data Indonesia telah dimulai, fragmentasi regulasi, rendahnya literasi digital birokrasi, dan belum kuatnya sistem keamanan data menjadi kendala utama. Oleh karena itu, integrasi ketiga dimensi secara inklusif dan sistemik menjadi prasyarat agar IKN dapat benar-benar menjadi prototipe kota masa depan yang modern, adil, dan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi tata kelola kolaboratif, keadilan sosial-ekologis, dan transformasi digital yang inklusif dalam desain pemerintahan kota masa depan di Indonesia.

Agile Governance pada A’kio Smart City dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Gowa

2025-07-14T00:22:06+00:00

Penelitian ini mengkaji penerapan konsep Agile Governance dalam sistem pelayanan publik berbasis digital melalui aplikasi A’Kio Smart City di Kabupaten Gowa. Latar belakang penelitian ini adalah tuntutan modernisasi birokrasi publik akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta kebutuhan akan layanan yang lebih cepat, transparan, dan responsif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yang dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi terhadap instansi yang terlibat langsung dalam pengembangan dan implementasi A’Kio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa A’Kio berhasil menghadirkan layanan yang lebih efisien dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat melalui prinsip-prinsip agile seperti fleksibilitas, kolaborasi lintas sektor, dan iterasi berkelanjutan. Meskipun terdapat tantangan seperti kesenjangan literasi digital dan infrastruktur, aplikasi ini membuktikan efektivitas transformasi digital dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif.

Urgensi dan Dinamika Proses Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat di Indonesia

2025-07-20T05:25:20+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan dinamika proses Rancangan Undang-Undang (RUU) masyarakat hukum adat di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis isi. Sumber data utama yang digunakan meliputi dokumen RUU, naskah akademik, laporan hasil pembahasan DPR, serta literatur ilmiah relevan lainnya. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penelaahan mendalam terhadap dinamika panjang yang terjadi dalam pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat, serta bagaimana urgensinya, sehingga menjembatani kekosongan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menemukan bahwa pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat sangat penting untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, terutama terkait dengan tanah dan sumber daya alam yang mereka kelola. RUU ini dapat mengatasi konflik antara hukum adat dan hukum negara, memberikan kepastian hukum, serta mendukung keberlanjutan budaya dan ekosistem melalui pengakuan kearifan lokal. Meskipun telah ada upaya dari berbagai pihak, proses legislasi RUU ini terhambat oleh kurangnya koordinasi dan hambatan politik, seperti keterlambatan pengajuan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara DPR, pemerintah, dan masyarakat adat untuk mempercepat pengesahan dan memastikan perlindungan hak-hak masyarakat adat secara optimal.

Transformasi Digital Pengelolaan Anggaran Dana Desa; Studi Tentang E-Budgeting, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

2025-07-14T00:21:24+00:00

Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan desa melalui penerapan e-budgeting merupakan langkah penting untuk menciptakan tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana e-budgeting berdampak dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat di Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta analisis dokumen. Hasil menunjukkan bahwa e-budgeting memudahkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran, sekaligus meningkatkan akses informasi keuangan bagi warga setempat. Selain itu, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan juga semakin diperkuat. Meski begitu, beberapa tantangan tetap ditemukan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana teknologi, serta penundaan dalam pelaporan keuangan. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa penerapan e-budgeting di Desa Lempang telah memberikan perubahan positif, namun diperlukan terus-menerus peningkatan kualifikasi aparatur desa dan peningkatan infrastruktur digital agar tata kelola keuangan desa bisa lebih baik lagi.