Journal of Governance and Policy Innovation

Gaya Kepemimpinan Transformasional Lurah dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kelurahan Gurabesi Kota Jayapura

Sumantri Sumantri — 2026-10-28

Kelurahan Gurabesi tengah menghadapi tantangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di era digitalisasi pemerintahan. Dalam konteks ini, kepemimpinan lurah yang transformasional sangat diperlukan meskipun masih ada sejumlah masalah dalam pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana transformasi kepemimpinan lurah dapat meningkatkan pelayanan publik di Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan merujuk pada teori Kepemimpinan Transformasional Bass dan Avolio yang terdiri dari empat dimensi: idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, dan individualized consideration. Tujuh informan yang berpartisipasi mencakup Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi Pemerintahan, seorang tokoh masyarakat, dan tiga masyarakat penerima layanan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional lurah memiliki dampak positif dalam meningkatkan pelayanan publik. Dimensi idealized influence terlihat dari integritas dan keteladanan, sementara inspirational motivation tercermin dalam komunikasi yang efektif dan penguatan visi pelayanan. Dimensi intellectual stimulation mengarah pada dorongan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi, sedangkan individualized consideration mencakup perhatian terhadap pengembangan kompetensi aparatur dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, peningkatan kompetensi digital, penguatan infrastruktur teknologi informasi, dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis digital masih diperlukan untuk mencapai pelayanan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Efektivitas Bantuan Langsung Tunai di Kampung Sanggaria Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom

Jumarni Jumarni — 2026-10-28

Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kampung Sanggaria menghadapi sejumlah tantangan, seperti ketidaktepatan sasaran dan variasi anggaran tahunan. Keterbatasan kuota penerima yang tidak mencakup semua keluarga miskin menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan bantuan yang disediakan. Selain itu, kurangnya transparansi dalam penyaluran dapat memicu kecemburuan sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas BLT serta dampaknya terhadap kehidupan warga. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pemilihan informan secara purposive sampling, melibatkan Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, aparat desa, Ketua RT/RW, dan warga non penerima. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi, sementara data sekunder bersumber dari dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program BLT berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang efektif, namun tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan struktural karena lebih fokus pada kebutuhan konsumtif tanpa mencakup upaya pemberdayaan ekonomi. Evaluasi efektivitas mengungkapkan ketepatan waktu yang baik di dua tahap awal, tetapi terlambat di tahap ketiga akibat masalah administratif. Penyaluran tunai Rp300.000 per bulan menawarkan fleksibilitas, meskipun ketepatan sasaran kurang optimal karena anggaran terbatas dan masalah administrasi yang mengakibatkan warga miskin ekstrem terabaikan. Untuk meningkatkan efektivitas program di masa depan, diperlukan pembaruan data berkala, disiplin dalam pelaporan, dan penerapan sistem informasi digital untuk memantau pencairan dana secara real-time.

Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Retribusi Parkir Tepi Jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Jayapura

Nazwa Afifah Musa’ad — 2026-10-28

Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan retribusi parkir tepi jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Jayapura belum berjalan optimal, disebabkan oleh banyaknya juru parkir liar dan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tak tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan empat prinsip good governance, yaitu akuntabilitas, value for money, transparansi, dan efektivitas manajemen sumber daya manusia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap delapan informan yang terpilih melalui purposive dan snowball sampling. Hasilnya penelitian menunjukkan bahwa meskipun keempat prinsip tersebut telah diterapkan, efektivitasnya masih kurang. Pelaporan retribusi parkir memiliki alur pertanggungjawaban yang jelas, di mana juru parkir resmi menyetor hasil pungutan harian kepada petugas penagihan yang dilanjutkan ke kas daerah. UPT Perparkiran juga rutin berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah untuk memastikan kesesuaian data. Akuntabilitas internal terstruktur, tetapi transparansi hanya sebatas tarif yang konsisten dan laporan keuangan yang belum dipublikasikan. Value for money terhambat oleh sistem manual dan keberadaan parkir liar, meskipun peluncuran QRIS pada November 2025 diharapkan menjadi langkah positif. Efektivitas manajemen sumber daya manusia sudah terimplementasi, namun keterbukaan publik, efisiensi sistem, dan pembinaan SDM masih memerlukan perhatian dan perbaikan berkelanjutan.

Proses Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Pasar Butung Kota Makassar

Riska Riska — 2026-10-28

Pasar Butung adalah pusat grosir terbesar di Kota Makassar yang dikelola melalui kerja sama PD Pasar Makassar Raya, KSU Bina Duta, dan pedagang. Namun, jumlah pedagang aktif menurun dari 1.058 (2019) menjadi 778 (2023), penerimaan jasa harian turun dari Rp. 1,03 miliar (2021) menjadi Rp. 960,8 juta (2022), dan pengelolaan diwarnai keluhan fasilitas serta perbedaan penafsiran kewenangan pengelolaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan Pasar Butung serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan sembilan informan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik pattern matching berdasarkan kerangka Ansell dan Gash (2008). Hasil menunjukkan bahwa kolaborasi bermula dari kapasitas bangunan yang tidak memadai bagi jumlah pedagang dan tujuan menjadikan Makassar kota metropolitan. Dari lima indikator proses kolaboratif, tiga indikator (membangun kepercayaan, pemahaman bersama, dan hasil antara) berjalan baik, sedangkan dialog tatap muka dan komitmen dalam proses belum optimal akibat dominasi KSU Bina Duta dalam forum, tidak dilibatkannya pedagang dalam pembahasan, pemeliharaan fasilitas yang belum memadai, dan ketidaktertiban pembayaran. Kepercayaan yang dilandasi surat perjanjian kerja sama (SPK), pemahaman peran, dan hasil antara yang nyata menjadi faktor pendukung, sedangkan komunikasi yang tidak setara, lemahnya komitmen, dan sengketa kewenangan menjadi penghambat. Penelitian ini merekomendasikan forum koordinasi yang setara dan melibatkan pedagang, serta kejelasan kerangka hukum pengelolaan.

Rasionalisasi Modern dalam Birokrasi Digital: Telaah Sosiologis Weberian terhadap Efisiensi, Transparansi, dan Kontrol Sosial

Andry Wijaya — 2026-10-28

Transformasi digital telah mengubah praktik birokrasi dari sistem manual menuju sistem berbasis teknologi yang lebih terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasionalisasi modern dalam birokrasi digital dengan menggunakan perspektif Weberian, khususnya dalam aspek efisiensi, transparansi, dan kontrol sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti buku akademik, artikel jurnal bereputasi, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan pemerintah. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-interpretatif, yaitu dengan mengkaji, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai konsep teoritis serta temuan empiris terkait birokrasi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi birokrasi mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan transparansi informasi, namun juga memperkuat mekanisme kontrol sosial melalui sistem pemantauan berbasis teknologi. Dalam perspektif Weber, kondisi ini mencerminkan bentuk baru dari rasionalisasi yang berpotensi menciptakan “sangkar besi digital”, yaitu pembatasan kebebasan individu akibat sistem yang terlalu terstruktur dan terkontrol. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara efisiensi sistem dan perlindungan nilai-nilai humanistik dalam tata kelola pemerintahan digital.

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Tahun 2023 dalam Pembagunan Infrastruktur Jalan Tani Desa Tandung Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara

Dini Widiawati — 2026-10-28

Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2023 dalam pembangunan infrastruktur jalan tani di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, padahal sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan ADD dalam pembangunan infrastruktur jalan tani menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan model Miles, Huberman, dan Saldaña. Analisis implementasi kebijakan mengacu pada teori George C. Edwards III yang mencakup empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Pada aspek komunikasi, penyampaian informasi dan konsistensi instruksi masih perlu diperbaiki. Pada aspek sumber daya, kapasitas pelaksana masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, komitmen pelaksana telah mendukung implementasi kebijakan, tetapi koordinasi dan pembagian tugas antar pihak masih menghadapi kendala. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi, peningkatan kapasitas pelaksana, serta perbaikan koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mendukung pembangunan jalan tani sesuai kebutuhan masyarakat.

Implementasi Kewaspadaan Dini Komunitas Intelijen Daerah dalam Pencegahan Radikalisme di Kabupaten Bantaeng

Mustari Mustari — 2026-10-28

Pembentukan forum koordinasi tidak selalu diikuti pertukaran informasi yang efektif dalam pelaksanaan kewaspadaan dini. Penelitian ini menganalisis implementasi kewaspadaan dini Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dan hambatannya di Kabupaten Bantaeng berdasarkan model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara semiterstruktur, observasi nonpartisipan, dan telaah dokumen. Analisis mencakup kondensasi data, pengelompokan bukti menurut dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penyajian temuan lintas sumber, serta penarikan simpulan. Hasil menunjukkan bahwa forum dan pertemuan rutin telah berjalan, tetapi pertukaran informasi lintasinstansi mengenai isu tertentu belum optimal. Keanggotaan lintas lembaga dan dukungan anggaran daerah merupakan sumber daya kelembagaan, tetapi kapasitas personel pengoordinasi, sarana pendukung, dan pengaturan pertukaran informasi masih terbatas. Komitmen pelaksana tampak dalam pertemuan dan pelaporan, tetapi belum secara konsisten menghasilkan tindak lanjut terintegrasi. Temuan menegaskan adanya kesenjangan antara kepatuhan prosedural dan kualitas koordinasi substantif. Penelitian merekomendasikan penguatan kompetensi aparatur, kejelasan pertukaran informasi sesuai kewenangan, serta evaluasi tindak lanjut lintasinstansi. Kontribusi studi terletak pada penjelasan keterkaitan antardimensi implementasi kebijakan pada forum koordinasi tingkat daerah.

Mandat Pusat, Kapasitas Administratif, dan Komitmen Politik: Kebijakan Sampah Plastik Kabupaten Mamuju

Nurhaerani Tenriwaru — 2026-10-28

Pemerintah pusat mendorong daerah membatasi plastik sekali pakai sekaligus menghentikan praktik pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir, tetapi respons kabupaten yang bergantung pada transfer pusat belum banyak dikaji. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana mandat pusat, kapasitas administratif, dan komitmen politik membentuk kebijakan sampah plastik Kabupaten Mamuju pada 2017–2026. Penelitian menggunakan studi kasus kualitatif berbasis dokumen dengan perbandingan terstruktur terhadap Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Sebanyak 47 dokumen berupa regulasi, rilis resmi, data keuangan daerah, dan pemberitaan, bersama literatur ilmiah, dianalisis melalui pengodean deduktif berdasarkan ketiga penentu dan model ambiguitas-konflik Matland, lalu disusun dalam matriks kronologis delapan titik keputusan. Matriks tersebut diuji dengan penelusuran proses (process tracing) melalui uji hoop dan smoking gun terhadap tiga proposisi dan empat penjelasan tandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pusat menegakkan sanksi secara tegas tetapi dengan tenggat yang berubah-ubah, sehingga pemerintah kabupaten merespons dengan kepatuhan minimum di tempat pemrosesan akhir. Kapasitas administratif yang terbatas dan ketergantungan fiskal mendorong pengalihan beban ke pemerintah provinsi serta ke kelurahan, pelaku usaha, dan rumah tangga. Pada tahap penanganan di hilir, pembenahan didorong oleh sanksi pusat, sedangkan blokade warga baru menghasilkan dialog; pada tahap pengurangan di hulu, surat edaran pengurangan plastik bertahan sejak 2023 tanpa pengawasan karena mandatnya tidak memaksa dan tidak ada konflik yang mendorong perubahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan minimum dibentuk bersama oleh pusat dan daerah, dan bahwa satu kebijakan dapat sekaligus bersifat simbolik di hilir dan eksperimental di hulu. Konsistensi jadwal dari pusat dan penguatan instrumen hulu di daerah diperlukan.

Dampak Pemekaran Kementerian terhadap Kecepatan Pelayanan Publik: Tinjauan Aturan Tata Kerja Pemerintah

Achmad Amzal Maulana — 2026-10-28

estrukturisasi kabinet melalui pemekaran kementerian menghadirkan dilema antara penajaman fokus isu strategis nasional dan risiko inefisiensi administrasi publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pemekaran kementerian terhadap kecepatan pelayanan publik melalui tinjauan aturan tata kerja pemerintah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis telaah dokumen kebijakan, meliputi Undang-Undang Kementerian Negara, Peraturan Presiden mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), serta pedoman tata laksana lintas sektor. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi kualitatif untuk mengidentifikasi potensi tumpang tindih kewenangan, hierarki koordinasi, dan friksi prosedural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran kementerian memicu fase transisi kelembagaan yang kompleks terkait penataan regulasi internal, redistribusi aparatur, dan pemindahan aset. Ditemukan potensi tumpang tindih fungsi antara kementerian koordinator, kementerian hasil pemekaran, dan kementerian teknis eksisting, khususnya pada rantai perizinan terpadu. Penambahan pos struktural memperpanjang rantai komando vertikal maupun horizontal, yang pada fase awal menurunkan kecepatan respons layanan akibat kekosongan petunjuk teknis operasional. Namun, akselerasi pelayanan dapat dicapai melalui ketegasan batas kewenangan, pemangkasan formalisme birokrasi, dan penguatan integrasi sistem digital antar-instansi. Kajian ini menyimpulkan bahwa efektivitas kelembagaan ditentukan oleh kejelasan aturan tata kerja yang adaptif, bukan sekadar banyaknya pos kementerian. Pemerintah disarankan segera menetapkan regulasi operasional terpadu dan standar pelayanan minimal lintas sektor guna mencegah degradasi mutu layanan selama masa transisi.