Journal of Governance and Policy Innovation

Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik

Jemarang Jemarang — 2026-04-30

Besarnya alokasi dana Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur menuntut pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Namun, dalam praktiknya transparansi pengelolaan keuangan desa masih menghadapi kendala seperti keterbatasan akses informasi, kurang optimalnya penyampaian informasi anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis transparansi pengelolaan keuangan desa sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji transparansi pengelolaan keuangan desa dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik. Informan penelitian terdiri dari aparatur desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah desa pada dasarnya telah menunjukkan upaya dalam menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa melalui penyampaian informasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam forum musyawarah desa serta media informasi desa. Namun, penyediaan dan akses informasi masih belum optimal, terutama dalam hal sistematisasi informasi dan pemanfaatan media publik. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap proses pengelolaan keuangan desa juga masih bervariasi, sementara partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih bersifat konsultatif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi informasi, komunikasi publik, literasi masyarakat, serta partisipasi masyarakat agar tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dapat terwujud.

Implementasi Program Sustainable Development Goals dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Laburasseng Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

Andi Vira Yulianti — 2026-04-30

Permasalahan dalam penelitian ini adalah tingginya angka kemiskinan di Desa Laburasseng yang cenderung stagnan. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Program SDGs dalam menangani kemiskinan di Desa Laburasseng, Kabupaten Bone menggunakan teori Marille S. Grindle. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program belum berjalan efektif. Hal ini didukung data bahwa persentase penduduk miskin justru meningkat dari 15,63% pada tahun 2021 menjadi 15,85% pada tahun 2022, dan hanya turun tipis ke 15,74% pada tahun 2023. Pada variabel isi kebijakan, indikator manfaat dan sumber daya belum optimal karena infrastruktur jalan yang rusak menghambat distribusi bantuan. Pada variabel konteks, koordinasi antara pemerintah desa dan pusat masih lemah, yang menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran karena penggunaan data DTKS yang tidak mutakhir dari Dinas Sosial Kabupaten Bone, seperti masih tercantumnya penerima yang sudah meninggal atau pindah penduduk. Pemerintah desa diharapkan meningkatkan sinkronisasi data dengan lembaga terkait untuk akurasi penerima bansos.

Blue Governance dan Tata Kelola Maritim Adaptif di Indonesia: Kajian Literatur Integrasi Partisipasi Publik, Akuntabilitas, dan Ketahanan Pesisir

Erwing Yanto — 2026-04-30

Transformasi pembangunan kelautan di Indonesia mengalami pergeseran dari eksploitasi menuju pendekatan berkelanjutan melalui blue economy dan penguatan tata kelola (blue governance). Namun, tantangan utama masih mencakup fragmentasi kebijakan, lemahnya koordinasi antarlembaga, partisipasi publik yang cenderung formalistik, serta akuntabilitas yang belum optimal. Artikel ini bertujuan mengkaji secara literatur bagaimana konsep blue governance dan tata kelola maritim adaptif dapat dipertemukan dalam konteks Indonesia, khususnya dalam integrasi partisipasi publik, akuntabilitas, dan ketahanan pesisir. Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan analisis tematik untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mensintesis tema-tema utama dari berbagai literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia pada dasarnya telah memiliki fondasi regulasi maritim yang cukup kuat, tetapi implementasinya masih didominasi pendekatan sektoral dan koordinasi yang belum terintegrasi. Partisipasi publik masih lebih sering ditempatkan sebagai prosedur administratif daripada mekanisme substantif dalam pembentukan kebijakan, sementara akuntabilitas maritim belum sepenuhnya mampu memastikan transparansi, kejelasan tanggung jawab, dan pengawasan publik yang efektif. Kajian ini juga menegaskan bahwa ketahanan pesisir tidak dapat dipisahkan dari kualitas tata kelola maritim, karena kapasitas adaptif wilayah pesisir sangat bergantung pada integrasi kebijakan, pelibatan masyarakat, dan institusi yang responsif terhadap dinamika sosial-ekologis. Dengan demikian, blue governance menjadi arah strategis bagi pembangunan maritim Indonesia yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan.

Analisis Independensi Kebijakan Negara Indonesia di Tengah Tekanan Investasi Asing

Achmad Amzal Maulana — 2026-04-30

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika independensi kebijakan negara Indonesia di tengah tekanan investasi asing dalam konstelasi global. Fokus utama studi ini adalah mengevaluasi sejauh mana pemerintah mampu mempertahankan otonomi dalam merumuskan regulasi publik tanpa terdistorsi kepentingan pemodal internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis untuk menganalisis independensi kebijakan negara Indonesia dalam konteks pengaruh investasi asing, dengan fokus pada institusi pemerintahan pusat dan proses legislasi. Data sekunder dari dokumen resmi dan literatur ilmiah dianalisis melalui model interaktif dan analisis isi. Untuk menjamin validitas temuan, digunakan triangulasi sumber dan teori, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dan berlandaskan kerangka teoretis yang kuat. Kajian ini menemukan bahwa upaya menciptakan iklim investasi kondusif memicu kompromi pada kedaulatan legislasi. Tekanan dari korporasi multinasional menciptakan tantangan besar bagi kemandirian negara dalam melindungi kepentingan domestik. Temuan kajian menunjukkan kecenderungan regulasi yang lebih responsif terhadap kepentingan global dibandingkan kebutuhan nasional. Implikasinya, diperlukan penguatan kapasitas institusional, tata kelola yang transparan, serta peningkatan posisi tawar pemerintah dalam negosiasi internasional agar investasi asing tidak mengurangi integritas sistem politik dan hukum. Secara keseluruhan, independensi kebijakan dipahami sebagai refleksi kekuatan politik negara dalam menjaga otoritasnya dari intervensi eksternal. Oleh karena itu, pengawasan publik dan regulasi yang ketat menjadi instrumen penting untuk menyeimbangkan kebutuhan modal asing dengan kedaulatan kebijakan nasional yang berkelanjutan.

Kepemimpinan Pemerintahan dalam Era Digital dan Pembangunan Berkelanjutan

Kahar Gani — 2026-04-30

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan pemerintahan melalui penerapan pemerintahan digital yang menekankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, keberhasilan transformasi digital tidak hanya tergantung pada teknologi yang ada, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan yang mampu mengelola perubahan dan mengintegrasikan agenda digital dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kepemimpinan pemerintah di era digital dan dampaknya terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan kajian pustaka, melibatkan analisis sistematis artikel jurnal, buku, dan laporan kebijakan terkait. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan temuan utama mengenai kepemimpinan digital, pemerintahan digital, dan pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan digital yang visioner, adaptif, dan kolaboratif sangat penting dalam mendorong transformasi digital di birokrasi. Ini berkontribusi pada inovasi layanan publik, pengambilan keputusan berbasis data, serta peningkatan inklusi sosial dan kepercayaan masyarakat. Kepemimpinan digital berperan dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan melalui teknologi data. Namun, transformasi digital menghadapi tantangan seperti kesenjangan literasi digital, budaya organisasi yang resistif, serta keterbatasan infrastruktur dan anggaran. Kajian ini menekankan pentingnya kepemimpinan pemerintahan dalam memastikan transformasi digital yang efektif dan berkelanjutan, serta merekomendasikan penguatan kapasitas kepemimpinan digital dan dukungan struktural untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dinamika Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang: Analisis Literatur Kritis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Nurfitraeny Nasruddin — 2026-04-30

Kemiskinan masih menjadi tantangan utama dalam proses pembangunan ekonomi di berbagai negara berkembang meskipun pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan. Ketimpangan sosial, rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, serta lemahnya pemerataan pembangunan menjadi faktor yang memperlambat upaya pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pembangunan ekonomi serta efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan di negara berkembang melalui pendekatan studi literatur kritis. Hasil analisis ini menemukan fakta bahwa keberhasilan pembangunan saat ini tidak lagi hanya diukur melalui indikator pertumbuhan ekonomi konvensional seperti Produk Domestik Bruto (PDB) semata, melainkan harus mencakup dimensi keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan aspek pemerataan pendapatan yang nyata. Oleh karena itu, studi ini menyoroti urgensi penerapan pendekatan multi-sektor yang bersifat inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Intervensi yang terbukti signifikan secara empiris meliputi investasi masif pada infrastruktur ekonomi dan sosial, peningkatan kualitas modal manusia melalui akses pendidikan tinggi, serta penguatan program ketahanan pangan guna mengatasi kerentanan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Berdasarkan temuan tersebut, strategi pengentasan kemiskinan yang efektif harus mampu menyentuh akar permasalahan struktural seperti rendahnya tingkat literasi dan terbatasnya lapangan kerja, serta menjamin implementasi kebijakan yang tepat sasaran dan komprehensif. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan ekonomi jangka panjang memerlukan integrasi aspek budaya, sosial, dan penguatan kelembagaan yang holistik. Sinergi serta kerja sama erat antara pemerintah, sektor swasta, dan elemen masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem pembangunan yang menyeluruh, tangguh, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Street-level bureaucrats dan Perubahan kebijakan dalam Implementasi Kebijakan Pangan

Faisal Ardiansyah — 2026-04-30

Implementasi kebijakan pangan di tingkat lokal sering tidak berlangsung seragam. Sebab street-level bureaucrats memiliki ruang diskresi yang dapat digunakan secara prosedural maupun inovatif. Di Kabupaten Bone, kesenjangan tersebut tampak nyata, sebagai wilayah penghasil padi terbesar di Sulawesi Selatan, daerah ini justru masih menghadapi persoalan pemerataan aksesibilitas pangan, khususnya bagi masyarakat miskin. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana street-level bureaucrats memanfaatkan diskresi sebagai policy window untuk mendorong perubahan kebijakan pangan pada tahap implementasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara terhadap 24 informan, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan analisis tematik enam tahap, yaitu familiarisasi data, pengodean awal, pencarian tema, peninjauan tema, pendefinisian tema, dan penulisan laporan. Temuan menunjukkan bahwa perubahan kebijakan lahir ketika birokrat dengan ketajaman sosial mengenali kesenjangan antara arahan formal dan kebutuhan lapangan sebagai peluang, lalu mempertemukan arus masalah, arus kebijakan, dan arus politik pada level mikro implementasi melalui pendefinisian masalah, pembangunan tim, dan kepemimpinan. Konvergensi itu melahirkan inovasi berupa bank sayur dan kemitraan industri keripik sukun, sementara birokrat yang bertindak prosedural tidak menghasilkan perubahan inovatif.