Journal of Governance and Policy Innovation

Dimensi Tangible Dalam Penyelenggaraan Layanan Publik Pada DPMPTSP-Nakertrans Kabupaten Soppeng

Thu, 31 Oct 2024 00:00:00 +0000

Dimensi Tangible berperan penting dalam keberhasilan pelayanan publik, khususnya di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DPMPTSP-Nakertrans) Kabupaten Soppeng. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengaruh fasilitas fisik, penampilan petugas, komunikasi, dan kompetensi petugas terhadap kualitas pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas fisik yang baik, seperti ruang tunggu yang nyaman dan penggunaan teknologi modern, meningkatkan kenyamanan dan efisiensi pelayanan. Sistem digital mempercepat proses administrasi, mengurangi beban administratif, serta meningkatkan transparansi dan aksesibilitas layanan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi persepsi masyarakat dan petugas terkait kualitas layanan yang diberikan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan informan terpilih, dan dokumentasi. Informan yang dilibatkan meliputi Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Perizinan, operator, serta lima pengguna layanan. Penelitian ini menunjukkan bahwa elemen fisik yang terlihat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan, dengan fokus pada dimensi tangible. Penampilan petugas yang profesional meningkatkan kepercayaan masyarakat, sementara komunikasi yang jelas dan penggunaan alat komunikasi modern mempercepat penyampaian informasi. Selain itu, kompetensi petugas yang terus ditingkatkan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Secara keseluruhan, DPMPTSP-Nakertrans Kabupaten Soppeng berhasil mengelola dimensi tangible untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.

Analisis Kebijakan Pemilu Presiden 2029: Tantangan dan Peluang Pasca Penghapusan Syarat Ambang Batas Minimal

Andry Andry, Muhammad Sawir, Sumardi Sumardi, Kahar Kahar, Juli Lestari — Thu, 31 Oct 2024 00:00:00 +0000

Tulisan ini menganalisis kebijakan Pemilu Presiden 2029 dengan fokus pada tantangan dan peluang pasca penghapusan syarat ambang batas minimal. Urgensi penelitian ini terletak pada perubahan signifikan dalam regulasi pemilu yang berpotensi mempengaruhi dinamika politik nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak kebijakan tersebut terhadap partisipasi politik, representasi, dan stabilitas pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus, memanfaatkan data primer dan sekunder dari sumber legislasi, wawancara, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan syarat ambang batas minimal dapat meningkatkan inklusivitas partisipasi politik, namun juga menghadirkan risiko fragmentasi politik yang lebih besar. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya strategi mitigasi untuk mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan yang muncul dari kebijakan baru ini.

Dampak dan Tanggung Jawab: Kajian Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru dalam Pengelolaan Galian Golongan C

Almuhajir Haris — Thu, 31 Oct 2024 00:00:00 +0000

Sejak tahun 2015, penambangan galian golongan C di Desa Bottolai, Kabupaten Barru, berkembang pesat. Dari satu unit tambang menjadi delapan unit pada tahun 2023, tambang tersebut telah meningkat pesat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru bertanggung jawab atas pengelolaan tambang galian C, dengan penekanan khusus pada teknologi, pasar, manajemen, hukum, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, dan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen manajemen, teknologi, dan pasar memenuhi persyaratan kelayakan usaha. Namun demikian, unsur hukum dan lingkungan masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan kelengkapan dokumen AMDAL dan perizinan. Dampak sosial dan ekonomi bervariasi, dengan manfaat seperti peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, serta risiko seperti kerusakan infrastruktur, longsor, dan polusi. Untuk mengatasi masalah ini, Dinas Lingkungan Hidup menerapkan pengawasan teratur, sanksi administratif, dan pencabutan izin. Untuk mencapai pengelolaan tambang yang berkelanjutan, penelitian ini menjamin peningkatan kepatuhan hukum, pelatihan pelaku usaha, dan penguatan pengawasan berbasis lingkungan.