EVALUASI EFEKTIVITAS PERENCANAAN DAN PENGADAAN KEBUTUHAN OBAT PUBLIK SERTA KETERSEDIAAN OBAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN POSO TAHUN 2025

Authors

  • Ayisti Pakinde Pascasarjana Universitas Megarezky
  • Saparuddin Latu Profesi Apoteker Universitas Megarezky
  • Mansur Mansur Pascasarjana Universitas Megarezky
  • Rifa’atul Mahmudah Pascasarjana Universitas Megarezky
  • Andi Muh Yagkin Padjalangi Pascasarjana Universitas Megarezky
  • Asnah Marzuki Profesi Apoteker Universitas Megarezky

DOI:

https://doi.org/10.51577/papsjournals.v3i2.684

Keywords:

Puskesmas, Pelayanan Kesehatan Dasar, Perencanaan Obat, Pengadaan Obat, Ketersediaan obat

Abstract

Pengelolaan obat yang baik sangat penting untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan. Di Kabupaten Poso, Dinas Kesehatan bertanggung jawab atas pengelolaan obat sesuai kebijakan Kementerian Kesehatan RI. Namun, perencanaan kebutuhan obat di Puskesmas sering tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya, sehingga diperlukan penelitian dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi metode perencanaan kebutuhan obat yang diterapkan di Puskesmas dan mengidentifikasi permasalahan terkait perencanaan obat. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam, triangulasi, dan focus group discussion (FGD), serta data sekunder dari Bidang Kefarmasian dan pihak terkait lainnya. Informan utama adalah pelaksana farmasi Puskesmas, dengan triangulasi dilakukan pada Kepala Puskesmas dan Kepala Bidang Kefarmasian. Data dianalisis menggunakan metode content analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perencanaan dan pengadaan obat telah mempertimbangkan beberapa faktor, masih terdapat ketidaksesuaian antara pengadaan dan kebutuhan obat. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pembaruan data yang akurat serta koordinasi yang lemah antara Puskesmas dan Dinas Kesehatan kabupaten, yang menghambat ketersediaan obat secara optimal. Faktor-faktor lain yang memengaruhi termasuk kebijakan Dimas Kesehatan kabupaten, pembatasan anggaran, pemahaman tentang pengobatan rasional, serta pengawasan terhadap pengadaan dan penggunaan obat. Kesimpulan penelitian ini menyarankan untuk meningkatkan akurasi data, komunikasi yang lebih baik antara Puskesmas dan Dinas Kesehatan kabupaten, serta penguatan kebijakan berbasis data akurat dan pengembangan pemahaman pengobatan rasional guna mendukung ketersediaan obat yang optimal dan rasional di Puskesmas Kabupaten Poso.

References

Ahmad, Z., et al. (2020). "Data-driven decisions in health care: Challenges and solutions." Journal of Health Information Science and Systems, 8(1), 12-19.

Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pengelolaan Obat Kabupaten/Kota. Jakarta, 2001: 7-36.

Bahfen, Faiq. Peraturan Dalam Produksi dan Peredaran Obat. 1st ed. PT. Hecca Mitra Utama. Jakarta, 2006: 56-60.

Budiono, Santoso. Penggunaan Obat dan Prinsip Pengobatan Rasional. Program Pengembangan Eksekutif, Magister Manajemen Rumah Sakit bekerja sama dengan Pusat Studi Farmakologi Klinik dan Kebijakan Obat Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 1997.

Depkes Rl. Pedoman Pengelolaan Obat Program Kesehatan. Ditjen dan Alkes. Jakarta, 2004: 6-28.

Depkes Rl. Pedoman Pengelolaan Obat Di Puskesmas. Ditjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat. Jakarta, 1994: 1-2.

Depkes Rl. Pengobatan Yang Rasional Di Puskesmas. Modul Pelatihan Petugas Dokter/Dokter Gigi PTT. Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai. Jakarta, 1996: 3-15.

Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 3rd ed, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Balai Pustaka. Jakarta, 1990: 626.

Dinas Kesehatan Kabupaten Poso. Rekapitulasi Pemakaian Obat. Pelayanan Kesehatan Dasar Dinas Kesehatan Kota Poso Tahun 2021-2023. Bidang Farmasi Poso, 2023.

Dinas Kesehatan Kabupaten Poso. Indikator Obat Standar. Instalasi Farmasi, 2023.

Dinas Kesehatan Kota. Pedoman Perencanaan dan Pengelolaan Obat. Farmasi. Tasikmalaya, 2002: 12-29.

Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat. Kebijakan Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Makalah). Sub Dinas Pengawasan. Bandung, Agustus 2006.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. (2022). Laporan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah 2022. Palu: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Nomor: YF. 05.DJ. IV. 199. Daftar Obat dan Perbekalan Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2007. Surat Nomor: YF. 05. DJ. IV. 199.1 tgl 27 February 2007. Jakarta, 2007.

Jamil, S., & Iqbal, Z. (2020). "Challenges in medicine procurement in public health institutions of Pakistan." BMC Health Services Research, 20(1), 91.

Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor: 131/Menkes/SK/II/2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta, 2004: 1-11 and 38-42.

Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor 1375.A/Menkes/SK/XI/2002 tanggal 04 November 2002 tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2002. Depkes Rl Ditjen Yanfar dan Alkes. Jakarta, 2002: vii-xii.

Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor: 1426/Menkes/SK/XV2002 tanggal 21 November 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Lampiran Jakarta, 220: 1-12.

Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor: 14l2/Menkes/SK/XI/2002 tanggal 20 November 2002 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD). Lampiran, Ditjen Yanfar dan Alkes. Jakarta, 2005: 3-24.

Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor 43/Menkes/SK/II/1988 tentang Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB). Jakarta.

Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor 521/Menkes/SK/IW2007 tanggal 24 April 2007 tentang Harga Obat Generik. Jakarta, 2007.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Laporan Tahunan Pengadaan Obat Nasional. Jakarta: Kemenkes RI. Kristin Etna. Dasar-dasar Perencanaan Kebutuhan Obat. (Makalah Seminar). 3 Agustus 2002. Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta, 2002.

Kurniawan, A., & Prasetyo, D. (2023). "Improving efficiency in pharmaceutical supply chain management: Lessons learned from Indonesia." Journal of Supply Chain Management, 35(2), 124-138.

Notoatmodjo, Soekidjo. Metodologi Penelitian Kesehatan. 3rd ed. Rineka Cipta. Jakarta, 2005: 30-32 and 79-88.

Perda Kabupaten Poso Nomor 15 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Poso.

Rahman, S., et al. (2021). "The role of data management in improving the procurement process in the pharmaceutical sector." International Journal of Health Planning and Management, 36(4), 1535-1547.

Rosyid, F., et al. (2023). "Improvement of drug procurement process in health centers in rural Indonesia: A study of Puskesmas." Journal of Health Policy and Planning, 38(5), 459-468.

Sunarsih, I.M. Desentralisasi Asas/Sektor Obat. (Jurnal). Manajemen Pelayanan Kesehatan Vol. 05/NO. 02 / 2002: 67-92.

Thabrany, Hasbuilah. Pendanaan Kesehatan dan Alternatif Mobilisasi Dana Kesehatan Di Indonesia. 4th ed. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005: 167-185.

Utarini, Adi. Metode Penelitian Kualitatif. Magister Perilaku dan Promosi Kesehatan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 2006: 55-70.

Wasis, Ristrini. Studi Tentang Pembiayaan Kesehatan Oleh Pemerintah Sebelum dan Selama Otonomi Daerah Di Propinsi Kalimantan Timur. (Jurnal). Manajemen Pelayanan Kesehatan Vol. 06 /NO. 02/2003: 97-109.

World Bank. (2022). The State of Health in the World. World Bank Publications.

World Health Organization (WHO). (2023). Essential Medicines and Health Products. Retrieved from https://www.who.int

Zahran, T., et al. (2020). "Evaluating the effectiveness of pharmaceutical supply chain management in primary health care services: A case study of Egypt." Journal of Pharmaceutical Health Services Research, 11(3), 215-224.

Published

2024-12-25