Koalisi Partisipasi Aktor Dalam Jaringan Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kota Makassar
DOI:
https://doi.org/10.51577/ijipublication.v2i2.327Keywords:
Koalisi Aktor, Jaringan Kebijakan, Diskursus KomunikasiAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Coalition (Koalisi) yang merupakan dimensi bagian dari Teory Discourse Communication Networking yang di gunakan untuk menganalisis Jaringan Implementasi Program Keluarga Harapan di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Data dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa interaksi sosial aktor yang berkepentingan dalam proses penjaringan dan penentuan pelaksaanaan Program Keluarga Harapan pembentukan koalisi tidak menunjukkan adanya keadaan yang berbeda. Pada sebagian koalisi, interaksi sosial aktor lebih didominasi sumber daya manusia yang ditugaskan langsung oleh Kementerian Sosial. Hal tersebut dibuktikan pada pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan yang diusung koalisi langsung dari Kementerian Sosial. Namun koalisi yang terjadi menunjukkan interaksi sosial antar aktor yang seimbang dan dinamik. Aktor yang berkepentingan di anatar instansi sedikit cenderung ideologis. Sebaliknya aktor yang berpartisipasi langsung ke masyarakat cenderung pragmatik. Dalam konteks ini, kesamaan ideologi pada koalisi sumber daya manusia Program Keluarga Harapan tidak menjamin pembentukan koalisi berangkat dari motivasi yang sama. Namun, pada koalisi aktor yang berpartispasi langsung terlibat dilapangan yang secara ideologi berbeda, justru didorong motivasi yang sama. Dari penelitian ini juga, dapat ditemukan konsep baru berupa pola interaksi sosial yang berbeda antara aktor yang berkepetingan dan aktor yang berpartisipasi langsung ke masyarakat, yaitu interaksi internal, eksternal dan interaksi sosial eksternal-internal.
References
Abzianidz Nino. (2020). ”Us vs. Them as Structural Equivalence: Analysing Nationalist Discourse Networks in the Georgian Print Media”.Department of Political Science, Central European University, 1051 Budapest, Hungary. Jurnal Politics and Governance, 8(2), 243–256.
lwi & Rulinawaty. (2014). “Bureaucratical System Vs People Empowerment Policy: Empirical Evidence From Cocoa Farmer Empowerment Policy in South Sulawesi Province, Indonesia.” Journal of Humanities and Social Sciences Review.
Alwi dan Suratman. (2009). ”Analisis Antar Jaringan Organisasi Pelayanan Publik yangDemokratis (Studi Kasus Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Kota di Kota Makassar“ Laporan Penelitian Hibah Pasca, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Hasanuddin, Makassar.
Bogason Peter And Theo A.J. Toonen. (1998). ”Introduction: Networks in Public Administration” Blackwell Publishers ltd. 1998, 108 Cowley Road, Oxford ox4 1jf, uk and 350 Main Street, Malden, ma 02148, Usa. Public Administration 76, 205–227.
Bhattacharya Caroline. (2020). ”Gatekeeping the Plenary Floor: Discourse Network Analysis as a Novel Approach to Party Control”.Department of Political and Economic Studies, University of Helsinki. Jurnal Politics and Governance 8(2), 229–242.
Christopher Koliba Jack W. Meek Asim Zia. (2010). Governance Networks in Public Administration and Public Policy”. Crc Press is an Imprint of Taylor & Francis.
Compston Hugh. (2009). ”Jaringan Kebijakan dan Perubahan Kebijakan Menguji Teori Jaringan Kebijakan”. Palgrave Macmillan di AS adalah Divisi dari St Martin's Press LLC, 175 Fifth Avenue, New York, NY 10010.
Chilton Pau. (2004). ”Analysing Political Discourse Theory and Practice” This edition Published in the Taylor & Francis e-Library.
Kukkonen Anna and Tuomas Ylä-Anttila. (2020). ”The Science–Policy Interface as a Discourse Network: Finland’s Climate Change Policy 2002–2015”.Helsinki Institute of Sustainability Science, University of Helsinki, 00014 Helsinki, Finland. Jurnal Politics and Governance, 8(2), 200–214.
Leifeld Philip. (2019). ”Reconceptualizing Major Policy Change in the Advocacy Coalition Framework: A Discourse Network Analysis of German Pension Politics”. The Policy Studies Journal 41(1), 169–198.
Suratman. (2013). ”Jaringan Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Kebijakan Pengembangan kakao dikoridor sulawesi selatan.” Jurnal Kebijakan Administrasi dan Layanan Publik. Universitas Hasanuddin Makassar.
Susanti, Gita. (2012). Jaringan Pelayanan Publik yang Demokratis (Studi Kasus Penentuan Strategi Pelayanan Pendidikan Berbasis Jaringan di Kota Makassar). Disertasi, Makassar: Program Pascasarjana Unhas.
Suwitri Sri. (2008). ”Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik Suatu Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir dan Rob Pemerintah Kota Semarang”. Jurnal Delegasi, Jurnal Ilmu Administrasi, STIA Banjarmasin.
Make A Submission 
