Kebijakan Alternatif Pengembangan Pariwisata Potensial di Kota Bontang

Abstract

Pariwisata merupakan “the leading sektor” dalam agenda pembangunan nasional. Implikasinya, sektor pariwisata oleh pemerintah pusat diberi perhatian khusus untuk dipacu pembangunannya, dan secara paralel pembangunan di sektor-sektor lain juga diarahkan dalam berupaya mendukung pembangunan di sektor pariwisata tersebut secara sinergis. Momentum ini kemudian penting untuk digunakan oleh setiap pemerintah daerah yang ada dalam berupaya mengoptimalkan pembangunan sektor pariwisata di daerahnya masing-masing hal inilah yang menjadi perhatian pemerintah Kota Bontang dalam mengembangkan sektor pariwisata potensial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kondisi eksisting sektor pariwisata yang sedang dikembangkan di Kota Bontang saat ini dan upaya pemerintah dalam mengembangkan kebijakan alternatif pada sektor pariwisata potensial di Kota Bontang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, telaah dokumen dan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pariwisata Kota Bontang saat ini didominasi oleh kegiatan wisata bahari, dengan kondisi geografis yang berada di pesisir pantai, selain itu wisata budaya pun menjadi salah satu daya tarik wisata yang khas, dalam rencana induk pariwisata Kota Bontang Tahun 2019 dijelaskan ditetapkan bahwa obyek pariwisata potensial Kota Bontang adalah, Pulau Beras Basah, Kampung Wisata Adat Guntung, Obyek Wisata Bontang Kuala, Bontang Mangrove Park dan Lembah Permai Adventure Park. Kelima obyek wisata ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan pengembangan prioritas. Penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan pemerintah Kota Bontang dalam mengembangkan sektor Pariwisata diawali dengan pembagian dan penetepan kawasan pariwisata melalui rancangan tata ruang wilayah, yang dimulai dari Rencana Tata Ruang Nasional (RTRN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah di tingkat kota.