Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Dalam Upaya Mempertahankan Kualitas Pelayanan Publik

Authors

  • Firmansyah Firmansyah Universitas Mbojo Bima
  • Haeril Haeril Universitas Mbojo Bima

DOI:

https://doi.org/10.51577/ijipublication.v4i3.533

Keywords:

Reformasi, Birokrasi, Kualitas Pelayanan Publik

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji reformasi birokrasi pemerintahan daerah Kabupaten Bima dalam upaya mempertahankan kualitas pelayanan publik. Reformasi birokrasi dianggap sebagai kebutuhan mendesak untuk memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan yang cepat, efisien, dan akuntabel. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan studi literatur, penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bima dengan fokus pada birokrasi pemerintahan daerah dan pelayanannya kepada masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pegawai pemerintah daerah, pemimpin masyarakat, dan warga setempat, serta melalui studi literatur yang mencakup dokumen resmi, peraturan, dan kebijakan terkait reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Teknik analisis data model interaktif digunakan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun otonomi daerah memberikan peluang untuk peningkatan, birokrasi pemerintahan daerah masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk struktur organisasi yang tidak efektif, rendahnya partisipasi masyarakat, dan transparansi yang belum optimal. Reformasi birokrasi melalui perubahan pola pikir, manajemen kinerja yang lebih baik, dan akuntabilitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bima. Penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses reformasi dan penyusunan kebijakan pelayanan publik untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Implementasi standar pelayanan minimal dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan reformasi birokrasi di Kabupaten Bima.

References

Andina, E., & Arifa, F. N. (2021). Problematika Seleksi Dan Rekrutmen Guru Pemerintah Di Indonesia. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 12(1), 85-105.

Astuti, S. J. W. (2010). Akuntabilitas Diskresi Birokrasi Di Era Otonomi Daerah. Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik, 23(2), 85-94.

Badaruddin, B. (2013). Pembelajaran Administrasi Pemerintahan Untuk Dosen Ilmu Sosial Politik (Telaahan Terhadap Reformasi Birokrasi Dan Good Governance Untuk Peningkatan Kinerja Pelayanan Kepada Masyarakat Oleh Aparatur Pemerintah). JURNAL SERAMBI ILMU, 14(2), 130-135.

Ferdiyansyah, A. (2024). Analisis Jabatan Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur (Doctoral Dissertation, IPDN).

Firdaus, F., Nur, M., Haeril, H., & Hidayatullah, A. (2024). Transformasi Organisasi: Membangun Budaya Inovasi Untuk Kesuksesan Reformasi Birokrasi Di Kabupaten Bima. JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 4(6), 844-853.

Hidayatullah, H., Lestanata, Y., Hadi, A., & Imam, S. (2024). Tingkat Kematangan Penerapan SPBE Di Kabupaten Bima: Implikasi Terhadap Efektivitas Pelayanan Publik. JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 5(2), 256-266.

Junaidin, J., & Wahyuli, S. (2017). Analisis Kualitas Jasa Layanan Publik Melalui Pendekatan Model Gronroos’ S Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima. Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, 14(3).

Murtaza, Z. D., & Fonolia, S. I. (2024). Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Keuchik Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. Jurnal Serambi Ekonomi Dan Bisnis, 7(1), 309-320.

Nur, A. C., Akib, H., & Niswaty, R. (2022). Eksistensi Administrasi Publik Pada Arus Globalisasi.

Nurabiah, N. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Aplikasi Akuntansi, 3(1), 067-100.

Prasetya, N. B. (2021). Akuntablitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan IMB Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Siak (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).

Rosana, L., & Bharata, R. W. (2023). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. Jurnalku, 3(1), 23-34.

Tome, A. H. (2012). Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010. Jurnal Hukum Unsrat, 20(3), 132-147.

Tumangger, S. (2023). Peran Public Relations Officer Dalam Menyebarluaskan Informasi Program Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Politik [JIMSIPOL], 3(1), 76-88.

Wibowo, A. A., & Kertati, I. (2022). Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik. Public Service And Governance Journal, 3(01), 01-12.

Widodo, I. (2017). Dana Desa Dan Demokrasi Dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 2(1), 65-85.

Published

2024-07-31