Revolusi Birokrasi di Papua: Menghadirkan Pelayanan Publik Prima di Tengah Keterbatasan Infrastruktur

Authors

  • Santrio Kamaluddin Universitas Yapis Jayapura
  • Rhina Pongtuluran Universitas Yapis Jayapura
  • La Juli Universitas Yapis Jayapura

DOI:

https://doi.org/10.51577/ijipublication.v5i1.581

Keywords:

Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik, Infrastruktur

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi urgensi revolusi birokrasi di Papua dalam menghadirkan pelayanan publik prima di tengah keterbatasan infrastruktur yang signifikan. Di tengah kompleksitas wilayah, minimnya aksesibilitas, dan keterbatasan sumber daya manusia, perbaikan birokrasi menjadi sangat penting untuk memastikan pemerataan layanan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis berbagai strategi yang diterapkan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam proses tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, melalui wawancara mendalam dan kajian literatur kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat sejumlah inisiatif perbaikan, masih banyak kendala terkait koordinasi antar-lembaga, keterbatasan anggaran, serta kurangnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung pelayanan. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi antar-stakeholder untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan inklusif. Dengan demikian, revolusi birokrasi di Papua menjadi kunci bagi tercapainya pelayanan publik yang adil dan merata di wilayah tersebut.

References

Adiwibowo, A., & Setiawan, H. (2023). Peningkatan Kapasitas SDM dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik, 12(2), 123-135.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.

Budi, S. (2023). Tantangan Pelatihan Aparatur di Daerah Terpencil: Studi Kasus Papua. Jurnal Kebijakan Publik, 8(1), 45-60.

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Sage Publications.

Firdaus, M. (2021). Pembangunan Infrastruktur di Papua: Tantangan dan Solusi. Jurnal Pembangunan Nasional, 15(2), 123-136.

Firdaus, R. (2022). Revolusi Birokrasi di Daerah Terpencil: Upaya dan Kendala di Papua. Jurnal Reformasi Birokrasi, 9(4), 102-115.

Firmansyah, A. (2023). Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pelayanan Publik di Daerah Terpencil. Jurnal Transformasi Pelayanan Publik, 12(1), 102-115.

Gunawan, D. (2023). Sinergi Lintas Lembaga dalam Reformasi Birokrasi Daerah. Jurnal Administrasi Negara, 11(3), 99-110.

Hakim, A. (2020). Desentralisasi dan Otonomi Khusus Papua: Implikasi terhadap Reformasi Birokrasi Lokal. Jurnal Ilmu Administrasi, 12(3), 45-60.

Hasan, M., & Nugraha, D. (2023). Digitalisasi Administrasi Publik di Papua: Tantangan dan Peluang. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 14(1), 45-60.

Kristiansen, S., & Ramli, M. (2016). Bureaucratic Reforms in Indonesia: Impacts and Challenges. Asian Journal of Public Administration, 38(2), 129-145.

Kurniawan, H. (2023). Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Prima di Papua. Jurnal Kebijakan Publik, 14(2), 78-91.

Kusuma, R., & Situmorang, T. (2022). Kolaborasi Internasional dalam Transformasi Pelayanan Publik di Papua. Jurnal Kebijakan Publik, 10(1), 67-79.

Mansoben, F. (2020). Keterbatasan Akses Layanan Publik di Daerah Terpencil di Papua. Jurnal Sosial Papua, 9(1), 78-94.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Nasution, M. (2023). Inisiatif Partisipatif dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus di Kabupaten Jayapura dan Merauke. Jurnal Pemerintahan Daerah, 10(3), 120-132.

Ndou, V. (2020). E-Government for Developing Countries: Opportunities and Challenges. Journal of Public Administration and Development, 30(4), 235-245.

Ndundu, H. (2021). Efektivitas Transportasi Udara dalam Mendukung Pelayanan Publik di Daerah Terpencil Papua. Jurnal Transportasi dan Logistik, 13(2), 124-138.

Nugroho, D. (2023). Konektivitas dan Peningkatan Kapasitas SDM dalam Birokrasi Papua. Jurnal Teknologi dan Pembangunan, 14(3), 85-97.

Patton, M. Q. (2015). Qualitative research and evaluation methods (4th ed.). Sage Publications.

Putra, A., & Hardi, S. (2022). Meningkatkan Kapabilitas Digital Aparatur Pemerintah di Papua: Strategi dan Implementasi. Jurnal Transformasi Birokrasi, 7(2), 101-119.

Putri, A. (2022). Fragmentasi Kebijakan dalam Implementasi Reformasi Birokrasi di Papua. Jurnal Pemerintahan Daerah, 9(4), 45-58.

Putri, A., & Wibowo, F. (2022). Keterbatasan Akses Informasi dan Tantangan Partisipasi Masyarakat di Papua. Jurnal Sosial Politik, 15(4), 198-210.

Rahayu, S., & Soetomo, A. (2023). Mekanisme Koordinasi Antar Lembaga dalam Reformasi Birokrasi Daerah. Jurnal Transformasi Birokrasi, 12(2), 81-94.

Rumainum, R. (2023). Pentingnya Keterlibatan Masyarakat dalam Reformasi Birokrasi di Papua. Jurnal Administrasi Publik, 11(2), 87-99.

Suharto, R. (2023). Pembangunan Infrastruktur Teknologi di Wilayah Terpencil: Studi Kasus Papua. Jurnal Teknologi Informasi dan Pembangunan, 10(3), 77-92.

Sumarni, D. (2022). Pentingnya Edukasi Partisipatif dalam Pelayanan Publik di Daerah Terpencil. Jurnal Manajemen Publik, 8(3), 144-155.

Surono, D. (2022). Internet dan Digitalisasi Pelayanan Publik di Papua: Hambatan dan Solusi. Jurnal Telekomunikasi, 11(3), 54-68.

Suryono, A., & Fauzan, I. (2019). Infrastruktur Digital sebagai Solusi Pelayanan Publik di Daerah Terpencil. Jurnal Teknologi Informasi, 17(2), 112-126.

Susanto, Y. (2022). Kemitraan Internasional dalam Penguatan Birokrasi di Papua: Strategi dan Implementasi. Jurnal Kerjasama Internasional, 6(2), 89-104.

Syafrudin, A. (2022). Tantangan Infrastruktur dalam Pelayanan Publik di Papua: Sebuah Tinjauan Kritis. Jurnal Pembangunan Daerah, 7(1), 66-78.

Wenda, S. (2022). Infrastruktur dan Pembangunan di Wilayah Terpencil: Kasus Papua. Jurnal Pembangunan Daerah Terpencil, 5(2), 87-102.

Wibowo, H. (2022). Revolusi Birokrasi di Daerah Terpencil: Pengalaman dari Indonesia. Jurnal Administrasi Negara, 19(1), 100-115.

Yamin, M. & Wonda, P. (2023). Percepatan Digitalisasi Layanan Publik di Papua: Tantangan dan Solusi. Jurnal Administrasi Publik, 19(3), 115-129.

Yamin, M., & Wonda, P. (2023). Percepatan Digitalisasi Layanan Publik di Papua: Tantangan dan Solusi. Jurnal Administrasi Publik, 19(3), 115-129.

Yusuf, M. (2023). Pelatihan Teknologi dan Manajemen Birokrasi di Papua: Membangun Kapasitas SDM untuk Revolusi Digital. Jurnal Transformasi Digital, 5(1), 77-89.

Yusuf, M. (2023). Pentingnya Koordinasi dalam Kolaborasi Antar Lembaga untuk Mewujudkan Pelayanan Publik Prima di Papua. Jurnal Manajemen Publik, 7(2), 134-147.

Published

2024-11-18